JAMBI – Klaim kelompok BPR yang menyebut mewakili masyarakat Aur Kenali, Mendalo Darat dan Penyengat Rendah dalam menolak stockpile serta jalan khusus batu bara dibantah Gerakan Perlawanan Sipil (GPS).
GPS menegaskan bahwa tidak seluruh warga di sejumlah wilayah tersebut menolak proyek itu.
“Masih banyak masyarakat yang mendukung penyelesaian stockpile dan jalan khusus batu bara. Klaim BPR tentu tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan pemerintah dalam membuat kebijakan,” kata Koordinator Aksi GPS, Mahmud.
Menurut Mahmud, Pemerintah Kota Jambi tidak semestinya secara tiba-tiba merekomendasikan pemindahan fasilitas pendukung jalan khusus di Aur Kenali hanya berdasarkan aspirasi satu kelompok yang mengatasnamakan masyarakat luas.
“Masih banyak masyarakat yang mendukung. Pemerintah harus mendengarkan kedua belah pihak dan tidak menganggap satu kelompok mewakili seluruh warga,” ujarnya.
Protes tersebut disampaikan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam GPS saat menggelar aksi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026).
Dalam aksi tersebut, GPS mempersoalkan kebijakan Wali Kota Jambi yang merekomendasikan relokasi stockpile dan fasilitas pendukung jalan khusus batu bara dari kawasan Aur Kenali.
Mahmud mengatakan sebagian besar masyarakat Jambi berharap angkutan batu bara tidak lagi melintasi jalan umum. Karena itu, penyelesaian jalan khusus dinilai perlu segera direalisasikan.
“Masyarakat berharap jalan umum tidak lagi digunakan angkutan batu bara. Biarkan angkutan tersebut melintas melalui jalan khusus yang akan dibangun,” katanya.
Selain mengurangi aktivitas truk batu bara di jalan umum, keberadaan jalan khusus dan stockpile juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mahmud menyebut proyek tersebut berpotensi membuka lapangan kerja, menciptakan peluang usaha, dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kalaupun ada masyarakat yang menolak, bukan berarti semua warga menolak. Pemerintah wajib mendengarkan suara masyarakat secara berimbang dan tidak hanya menerima pandangan dari satu pihak,” ujar Mahmud.
Sementara itu, perwakilan warga, Iskandar, mendesak DPRD Provinsi Jambi mengkaji klaim bahwa masyarakat menolak pembangunan stockpile dan jalan khusus batu bara di Aur Kenali.
“Warga yang mana? Klaim tersebut perlu diperiksa dan diverifikasi,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, banyak masyarakat Jambi menginginkan pembangunan jalan khusus batu bara segera diselesaikan. Keberadaan jalan tersebut diharapkan dapat mengurangi aktivitas angkutan batu bara di jalan umum.
Dia menilai langkah BPR dan WALHI yang mendorong relokasi justru berlawanan dengan aspirasi kelompok masyarakat yang menginginkan percepatan penyelesaian jalan khusus.
“Semua pihak berhak menolak ataupun mendukung. Namun, jangan mengklaim bahwa sikap tersebut mewakili warga secara keseluruhan,” ujar Iskandar. (*)
