JAMBI — Gerakan Perlawanan Sipil menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026). Aksi tersebut membawa sejumlah aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang berkaitan dengan persoalan pembangunan, keselamatan masyarakat, lingkungan, investasi, kesempatan kerja hingga tata kelola kebijakan publik.
Dalam aksinya, Gerakan Perlawanan Sipil menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah dan pembangunan daerah.
Mereka menilai pembangunan tidak hanya harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, pemerataan kesempatan kerja serta keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Empat Aspirasi Utama
Ada empat isu utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Pertama, massa mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara. Menurut mereka, keberadaan jalur khusus diperlukan untuk mengurangi potensi gangguan terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat serta mencegah aktivitas angkutan hasil tambang membebani jalan umum.
Kedua, massa menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Aur Kenali dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, khususnya keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja warga.
Dalam tuntutan tersebut, mereka juga meminta setiap kebijakan pembangunan di kawasan Aur Kenali tetap memperhatikan keberadaan serta keberlanjutan ruang terbuka hijau (RTH), baik yang telah tersedia maupun yang tengah direalisasikan.
Ketiga, Gerakan Perlawanan Sipil mendesak Pemerintah Provinsi Jambi agar lebih serius dan terukur dalam menjaga iklim investasi sekaligus menarik investor yang memiliki komitmen terhadap penciptaan lapangan kerja.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Mendalo Darat, Mendalo Laut, Aur Kenali, Penyengat Rendah serta kawasan terdampak lainnya di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari dan Sarolangun.
Massa berharap kebijakan pembangunan dan investasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas.
Tuntutan keempat diarahkan kepada DPRD Provinsi Jambi. Massa meminta lembaga legislatif mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjalankan fungsi representasi secara objektif dan transparan.
DPRD juga didorong melakukan verifikasi terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun organisasi yang mengatasnamakan masyarakat dari wilayah tertentu sebelum menerima atau menjadikan organisasi tersebut sebagai rujukan aspirasi.
Verifikasi yang dimaksud mencakup identitas, data, legalitas dan aktivitas organisasi secara objektif dan transparan dengan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
DPRD Terima Aspirasi Massa
Aspirasi massa aksi kemudian diterima jajaran DPRD Provinsi Jambi. Rombongan massa disambut Ketua Komisi III Mazlan dan Wakil Ketua Komisi III Ansori.
Mazlan menyampaikan bahwa surat pemberitahuan aksi dan aspirasi yang disampaikan massa telah diterima pihak DPRD.
“Suratnya sudah kami terima, sampaikan ke kami. Nanti setelah ini saya mempersilakan 10 orang juru bicara dari kegiatan hari ini, siapa yang dipilih oleh korlapnya untuk ketemu dengan kami di ruang Komisi Tiga dan kita bahas secara detail,” ujar Mazlan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hapis Fattah mengatakan lembaga legislatif berkewajiban menerima dan menampung aspirasi masyarakat, termasuk ketika terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
“Hari ini kita sudah menerima aspirasi dari warga yang tidak bisa terhubung dan hari ini yang harus dihubungkan. Tentu ada dua pandangan, ada dua sikap dari masyarakat yang semuanya harus kita terima dan kita tampung aspirasinya,” tegasnya.
Hapis menambahkan, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota terkait berbagai persoalan yang disampaikan massa, termasuk melakukan verifikasi mengenai status dan perizinan serta dampaknya terhadap daerah.
“Saya kira DPRD segera akan berhubungan meminta kepada pemerintahan berkaitan dengan provinsi maupun kabupaten-kota untuk segera duduk bersama, membantu tim memverifikasi segera seperti apa kejelasan dan status terkait dengan izin-izin dan juga mungkin dampak untuk provinsi,” katanya.
Menurut Hapis, sejumlah persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga diperlukan langkah bersama untuk memperoleh kejelasan.
“Saya kira ini sudah berlarut-larut lama, kita harap dalam waktu dekat ini dapat diselesaikan dan dapat kejelasan,” tutupnya.
Dorong Penyelesaian Melalui Dialog
Gerakan Perlawanan Sipil berharap DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi membuka ruang dialog yang konstruktif serta memberikan respons konkret terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa.
Penanggung jawab aksi, Mahmud Saputra, menyatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara damai dan tertib dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pihaknya juga menyatakan komitmen menghormati hak masyarakat lainnya, menjaga ketertiban umum serta memastikan penyampaian aspirasi berlangsung secara bertanggung jawab.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi massa untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari transportasi batu bara, pembangunan dan lingkungan hingga investasi serta kesempatan kerja di Provinsi Jambi.
